Peran Informasi Dalam Pembuatan Kebijakan Publik

A. Uraian   
1.   Pengertian Data dan Informasi.
Seringkali orang mengartikan data dan informasi itu sama. Akan tetapi sebenarnya data dan informasi itu berbeda.
Mengenai perbedaan data dan informasi, Murdick et al , (Kumorotomo dan Agus Margono, 1994) mengemukakan bahwa data adalah fakta yang sedang tidak digunakan dalam proses pembuatan keputusan, biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diarnbil kembali untuk pembuatan keputusan. Sebaliknya informasi terdiri dari data yang telah diarnbil kembali, diolah dan digunakan untuk memberi dukungan keterangan untuk pembuatan keputusan. Informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa, sehingga bennakna dan bermanfaat untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa pemakaian informasi itu penting, karena informasilah yang dipakai untuk menunjang pembuatan keputusan.
Untuk membuat kebijakan diperlukan informasi yang berkualitas tinggi. Informasi yang memiliki kualitas tinggi akan menentukan sekali efektifitas kebijakan publik.
Mengenai syarat-syarat informasi yang baik, Parker (Kumorotomo dan Agus Margono, 1994) mengemukakan sebagai berikut:
a.    Ketersediaan (availability).
Syarat pokok bagi suatu informasi adalah tersedianya itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh bagi yang hendak memanfaatkannya.
b.    Mudah dipahami.
Informasi harus mudah dipahami oleh pemfcfuat kebijakan.
c.    Relevan.   
Informasi yang diperlukan harus benar-benar relevan denganpermasalahannya.
d.    Bermanfaat,
Terkait dengan syarat relevansi, informasi harus bermanfaat bagi pembuat kebijakan.
e.    Tepatwaktu.
Informasi harus tersedia tepat waktunya, terutama apabila pembuat kebijakan ingin segera memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah.
f.    Keandalan (Reliability).
Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya.
g.    Akurat.
Informasi seyogyanya bersih dari kesalahan, harus jelas dan secara tepat mencerm inkan makna yang terkandung dari data pendukungnya.
h.   Konsisten.
Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi dalam penyajiannya.
2.   Pentingnya informasi dalam pembuatan kebijakan.
William N. Dunn (1994) memberikan definisi Anafisis kebijakan publik sebagai "suatu disiplin Ijmu Sosial Ter&pan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan dalam lingkungan~ politik tertentu untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan.
Dari pengertian Analisis Kebijakan Publik tersebut dapat dilihat bahwa untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan diperlukan informaji.
Dalam perumusan/pembuatan kebijakan, diperlukan informasi, yang berasal dari data yang telah diolah.
Misalnya pemerintah akan merumuskan/membuat kebijakan kependudukan, maka untuk ini diperlukan informasi tentang pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, kualitas dan strukturumur penduduk. Apabilapemerintah ingin merumuskan/ membuat kebijakan ekonomi, maka diperlukan informasi tentang sektor-sektor yang potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, misalnya: sektor-sektor Industri, Perdagangan, Keuangan/ Perbankan, Pariwisata, Pertanian, dan Iain-lain.
Infomiasi yang Relevan dengan Kebijakan.
Tugas seorang Analis Kebijakan (Policy Analist) adalah memberikan informasi kepada pembuat kebijakan (Policy Maker) untuk membuat kebijakan.
Dalam kaitannya dengan penyediaan informasi ini, William N. Dunn (1994), mengemukakan bahwa metodologi dalam analisis kebijakan dapat memberikan informasi dengan menjawab lima bentuk pertanyaan, yaitu:
a.  Masalah apakah yang dihadapi ?
Jawaban pertanyaan ini memberikan informasi tentang
masalah-masalah kebijakan (policy problem).
Misalnya, apabila pertanyaan ini diajukan kepada Pemerintah DKI Jakarta, maka jawabannya adalah masalah-masalah kemacetan lalu-lintas, urbariisasi, meningkatnya kriminalifas, perkelahian antar pelajar, dan Iain-lain.
b.    Kebijakan-kebijakan apa yang telah dibuat untuk
memecahkan masalah-masalah tersebut, baik pada masa
sekarang maupun masa lalu, dan hasil-hasil apakah yang
telah dicapai ?
Jawaban pertanyaan ini memberikan informasi tentang hasil-hasil kebijakan (policy outcomes).
Misalnya, untuk mengatasi kemacetan lalu-lintas, Pemerintali DKI Jakarta telah membuat kebijakan tentang Pajak Progresif, untuk pemilik mobil pribadi lebih dari satu. Makin tambah jumlah mobil yang dimiliki, makin tinggi pajaknya. Selain itujuga ada kebijakan "three in one" untuk beberapa jalan protokol.
Hasil-hasail kebijakan tersebut di atas tampaknya belum bisa mengatasi masalah kemacetan lalu-lintas.
c.    Bagaimana nilai (tujuan yang diinginkan) dari hasil-hasil
kebijakan tersebut dalam memecahkan masalah ?
Jawaban pertanyaan ini memberikan informasi tentang kinerja kebijakan (policy performance).
Menurut William N. Dunn (1994), Policy Performance adalah suatu tingkat (derajad) sampai di mana hasil suatu kebijakan membantu pencapaian suatu nilai (tujuan yang diinginkan). Dalam kenyataannya banyak masalah seringkali "tidak dapat dipecahkan". Oieh karena itu, seringkali perlu dicari cara-cara pemecahan yang barn, dirumuskan kembali . masalahnya, dan kemungkinan suatu masalah itu "tidak dapat dipecahkan". Meskipun suatu masalah itu mungkin dapat dipecahkan atau tidak dapat dipecahkan, informasi tentang hasil-hasil kebijakan tetap diperlukan, terutama untuk meramalkan kebijakan yang akan datang. Misalnya di DKI Jakarta, meskipun telah dibuat kebijakan-kebijakan untuk memecahkan masalah kemacetan lalu-lintas, tetapi tampaknya belurn dapat memecahkan masalah
tersebut. Oleh karena itn, perlu dipikirkan adanya kebijakan baru untuk memecahkan kemacetan lalu-lintas.
d.    Alternatif-alternatif kebijakan apakah yang tersedia untuk
memecahkan masalah tersebut, dan apakah kemungkinan di
masa depan ?
Jawaban pertanyaan ini memberikan informasi tentang kebijakan di masa depan (policy futures).
Misalnya untuk mengatasi kemacetan lalu-lintas di DKI Jakarta1, memang ada saran-saran seperti membatasi umur kendaraan yang boleh beroperasi, membuat jalan di bavvah tanah, di samping pembuatan jalan layang yang sudah ada.
e.    Alternatif-alternatif tindakan apakah yang perlu dilakukan
untuk memecahkan masalah tersebut ?
Jawaban pertanyaan ini memberikan informasi tentang tindakan-tindakan kebijakan (policy actions/implemen-tation).
Misalnya, sebelum ada krisis moneter, Pemerintah DKI Jakarta ada rencana untuk membuat jalan di bavvah tanah antara kawasan Blok M (Kebayoran Baru) dan kawasan Kota (Glodok).
B. Latihan
Untuk lebih memantapkan pengertian Anda mengenai Peran informasi dalam pembuatan kebijakan, cobalah latihan di bawah ini.
1.    Cobajelaskan perbedaan data dan informasi!
2.    Cobajelaskan tentang syarat-syarat informasi yang baik!
3.    Cobajelaskan pentingnya informasi dalam pembuatan kebijakan!
4.    Coba je'askan tentang metodologi analisis kebijakan yang dapat
memberikan informasi untuk menjawab lima bentuk pertanyaan!
Apabila Anda belum mampu menjawab latihan tersebut di atas, maka pelajari kembali kegiatan pembelajaran tentang Peran informasi dalam pembuatan kebijakan, terutama yang belum Anda pahami.
C. Rangkumait
Data adalah fakta yang sedang tidak digunakan dalam proses
pembuatan keputusan, sedangkan informasi adalah data yang telah
i       diambil kembali, diolah dan digunakan untuk pembuatan keputusan.
Ada beberapa syarat yang hams dipenuhi untuk dapat disebut
sebagai informasi yang baik, yaitu: ketersediaan, mudah dipahami,
relevan, bermanfaat, tepat waktu, keandalan, akurat dan konsisten.
Informasi ini penting, karena untuk memecahkan masalah diperlukan informasi, terutama dalam perumusan masalah-masalah kebijakan.
Metodologi dalam analisis kebijakan dapat memberikan • informasi dengan menjawab lima bentuk pertanyaan. Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan informasi tentang masalah-masalah kebijakan, kinerja kebijakan, kebijakan di masa depan, dan tindakan/implementasi kebijakan.