Sistem, Proses, dan Siklus Kebijakan Publik

1.        Sistem Kebijakan Publik.

Yang dimaksud dengan sistem kebijakan publik, menurut MustopadidjajaAR(BintoroTjokroamidjqjodanMustopadidjaja AR, 1988), adalah keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yangmelibatkan hubungan di antara 4 elemen (unsur), yaitu masalah kebijakan pubiik, pembuatan kebijakan publik, kebijakan publik dan dampaknya terhadap kelompok sasaran (target groups).

Sebagai suatu sistem, maka dalam sistem kebijakan publik dikenal adanya unsur-unsur:    Input →   Process →  Output. Kebijakan publik adalah merupakan produk (output) dari suatu input, yang diproses secara politis.

Adapun elemen-elemen (unsur-unsur) sistem kebijakan publik adalah:

a.       Input: Masalah Kebijakan Publik.

Masalah kebijakan publik ini timbul karena adanya factor lingkungan kebijakan publik yaitu suatu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan  timbulnya"masalah kebijakan publik" tersebut, yang berupa tuntutan-tuntutan, keinginan- keinginan masyarakat atau tantangan dan peluang, yang diharapkan segera diatasi melalui suatukebi jakan publik. Masalah itu dapat juga timbul justru karena dikeluarkannya suatu  kebijakan publik baru.

Sebagai contoh: masalah kebijakan publik dapat timbul karena adanya dorongan dari masyarakat.

Misalnya, timbulnya INPRES SD, INPRES Pasar, INPRES Puskesmas, karena adanya pandangan masyarakat (pada waktu itu) tentang kurangnya pemerataan pembangunan.

urangnya pemerataan pembangunan.

Pembangunan dikatakan sudah berhasil, tetapi kurangmerata. Masalah kebijakan juga dapat timbul, justrii karena adanya kebijakan pemerintah. Misalnya, sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah DKI Jakarta, bahvva untuk beberapa jalan protokol, kendaraan beroda empat (kecuali taksi dan Bus Kota) diwajibkan berpenumpang minimal tiga orang, yang kemudian terkenal dengan sebutan " three in one". Kebijakan ini mengakibatkan timbulnya masalah "Jockey", yaitu "orang-orang yang dibayar" ikut mobil yang berpenumpang kurang dari tiga orang.

b.    Process (proses): Pembuatan Kebijakan Publik.

Proses pembuatan kebijakan publik itu bersifat politis, di
mana dalam proses tersebut terlibat berbagai kelompok
kepentingan yang berbeda-beda, bahkan ada yang saling
bertentangan.           —

Dalam proses ini terlibat berbagai macam policy stakehold­ers, yaitu mereka-mereka yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh suatu kebijakan publik. Policy Stakehold­ers bisa pejabat pemerintah, pejabat negara, lembaga pemerintah, dan juga dari lingkungan masyarakat (bukan pemerintah), misalnya partai politik, kelompok-kelompok .■      kepentingan, pengusaha dan sebagainya.

c.    Output: Kebijakan Publik, yang berupa serangkaian tindakan
yang dimaksudkan untuk untuk memecahkan masalah atau

mencapai tujuan tertentu seperti yang diinginkan oleh
kebijakan publik.

d.   Impacts (dampak), yaitu dampaknya terhadap kelompok
sasaran (target groups).

Kelompok sasaran (target groups) adalah orang-orang, kelompok-kelompok orang, atau organisasi-organisasi, yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi atau diubah oleh kebijakan publik tersebut.

2.   Proses Kebijakan Publik.

"■      Proses kebijakan publik ini meliputi tahap-tahap:

a.    Perumusan kebijakan publik.             '

Tahap ini mulai dari perumusan masaiah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

b.    Implementasi kebijakan publik.        -

Setelah kebijakan publik disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka kemudian kebijakan-pubtik tersebut diimplementasikan (dilaksanakan):

Mengenai implementasi kebijakan publik, Mustopadidjaja AR(BintoroTjokroamidjojo dan Mustopadidjaja AR, 1988), mengemukakan bahwa dilihat dari implementasinya, ada tiga bentuk kebijakan publik, yaitu:

1)             Kebijakan    langsung,    yaitu    kebijakan    yang
pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah sendiri.
Misalnya: INPRES SD.

2)      Kebijakan tidak langsung, yaitu kebijakan yang
pelaksanaannya tidak dilakukan oleh pemerintah.
Dengan demikian, dalam hal ini pemerintah hanya

,            mengatur saja.

Misalnya: kebijakan pemerintah tentang Investasi Asing.

3)   Kebijakan   campuran,   yaitu    kebijakan   yang
pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dan bukan
pemerintah (svvasta).

Misalnya kebijakan Pemerintah DKI Jakarta tentang kebersihan, di mana di mana pelaksanaan kebersihan dapat dilakukan oleh Dinas Kebersihan atau oleh swasta.

B. Latihan       

Untuk lebih memantapkan pengertian Anda mengenai sistem, proses dan siklus kebijakan publik, cobalah latihan di bawah ini:

1.              Jelaskan tentang elemen-elemen (unsur-unsur) dalam sistem
kebijakan publik.!

2.      Jelaskan tentang tiga bentuk kebijakan publik dilihat dari
implementasinya!

3.              Jelaskan tahap-tahap dalam proses kebijakan piblik !

4.      Gambarkan bagan siklus kebijakan publik !

Apabila Anda belum marhpil menjawab latihan tersebut di atas, maka pelajari kembali kegiatan pembelajaran tentang sistem, proses, dan siklus kebijakan publik, terutamayang belumAnda-pahami.

C. Rangkuman                     =

Kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu sistem, yang terdiri dari elemen-elemen (unsur-unsur): input: masalah kebijakan publik, proses: pembuatan kebijakan publik, output, kebijakan publik dan dampak (impact) terhadap kelompok sasaran (target groups).

■ -\

Kebijakan publik dapat pula dilihat sebagai proses yang meliputi tahap-tahap: perumusan masalah, implementasi, monitor­ing, dan evaluasi kebijakan publik.

Kebijakan publik dapat digambarkan sebagai siklus.

c.    Monitoring Kebijakan Publik.   . ._   ,       . ,  .     ■

Monitoring kebijakan publik adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, yaitu untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh tujuan kebijakan itu tercapai.(Hogwood and Gunn, 1989).

d.    Evaluasi Kebijakan Publik.             ,,,.•,

Evaluasi kebijakan publik itu bertujuan untuk menilai apakah perbedaan sebelum dan setelah kebijakan itu diimplementasikan, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya suatu kebijakan.

3.   Siklus Kebijakan Publik.

Proses kebijakan publik ini dapat digambarkan sebagai suatu siklus kebijakan publik